Didi Riyadi Marah-marah Usai Biaya IPL Apartemennya Naik hingga 54%

Jakarta, Insertlive -

Lama tak terdengar kabarnya di dunia hiburan, Didi Riyadi tiba-tiba muncul mengungkapkan keresahannya jadi sorotan publik.

Bukan soal musik atau film terbaru, pria berusia 44 tahun ini membawa isu serius terkait pengelolaan apartemen tempat tinggalnya yang berada di kawasan, Cilandak, Jakarta Selatan.

Menurut ceritanya, pihak pengelola apartemen membuat kebijakan yang merugikan penghuni. Aktor sekaligus drummer band Element ini mengatakan pengelola menaikkan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) hingga 54 persen.

"Pemicunya adalah kenaikan IPL sebesar 54 persen, gitu. Dan itu yang memicu kemarahan warga," kata Didi Riyadi dilansir dari detikcom pada Senin (18/8).

Kenaikan ini dinilai memberatkan karena, jumlahnya cukup besar dan dilakukan tanpa adanya penjelasan yang transparan.

Angka fantastis ini sontak membuat para penghuni, termasuk dirinya, menaruh curiga dan bertanya-tanya.

"Tentu bukan hanya kemarahan aja dan kekesalan, tapi juga kecurigaan. Kok naiknya cukup signifikan ya, 54 persen. Ini ada apa, gitu lo," sambungnya.

Didi Riyadi menekankan perlunya transparansi dari pihak pengelola. Pasalnya, kenaikan IPL ini mencapai lebih dari setengah biaya sebelumnya.

Sementara itu, ia hanya diberitahu soal kenaikan tanpa detail yang jelas mengenai alasan maupun perhitungannya.

"Harus ada sebuah bentuk transparansi dan tentunya, juga bentuk tanggung jawab yang harus diberikan penjelasan itu secara terang benderang kepada semua warga. Kenapa kenaikan itu bisa sampai 54 persen?," tegasnya.

Bintang film 'Sebelah Mata' mengatakan keresahan ini juga dirasakan oleh penghuni lain.

Lonjakan IPL tanpa keterangan yang jelas ini membuat situasi antara warga dan pengelola pun menjadi memanas.

Bagi Didi Riyadi, hal ini bukan sekadar masalah teknis melainkan juga menyangkut keadilan hak penghuni.

Sayangnya, sang aktor enggan membeberkan berapa kisaaran biaya IPL apartemennya saat ini.

"Kita sebagai warga semua, termasuk saya di sini, tidak mendapatkan penjelasan yang clear dan terang benderang soal itu. Kebijakan itu tidak bisa langsung serta-merta dibuat tanpa persetujuan warga," pungkasnya.

(naa/naa)