Oleh: Fitri Adriani
Dalam dunia kesehatan masyarakat, kepemimpinan berbasis etika menjadi fondasi utama dalam menciptakan kebijakan dan keputusan yang adil serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Pemimpin dalam sektor ini tidak hanya bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis, tetapi juga harus memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan etika profesi. Namun, di tengah dinamika global dan tantangan kesehatan yang semakin kompleks, implementasi kepemimpinan etis sering kali menghadapi berbagai kendala.
Salah satu isu utama dalam kepemimpinan etika kesehatan masyarakat adalah konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil pemimpin dapat dipengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, atau kepentingan industri tertentu. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat atau kelompok rentan.
Periklanan
Sebagai contoh, dalam distribusi sumber daya kesehatan seperti vaksin atau obat-obatan, keputusan yang tidak transparan dapat merugikan kelompok tertentu dan memperdalam ketimpangan akses layanan kesehatan.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah dilema dalam pengambilan keputusan berbasis bukti.
Pemimpin sering kali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, keterbatasan anggaran, dan data ilmiah yang tersedia. Dalam kondisi darurat kesehatan seperti pandemi, misalnya, keputusan cepat harus diambil berdasarkan bukti yang ada, tetapi tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam kepemimpinan kesehatan masyarakat. Pemimpin perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral.
Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan harus lebih ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
Ketiga, pendidikan dan pelatihan terkait etika kepemimpinan dalam kesehatan masyarakat harus diperkuat, sehingga para pemimpin memiliki landasan etis yang kuat dalam setiap keputusan yang mereka buat.
Sebagai mahasiswa program doctoral pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Fitri Adriani berharap dapat turut serta dalam mengembangkan kepemimpinan berbasis etika di bidang ini. Melalui penelitian dan kajian akademik, berkontribusi dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, Fitri berharap dapat berperan dalam mendidik calon pemimpin kesehatan masyarakat agar memiliki pemahaman yang kuat tentang etika dan tanggung jawab moral dalam setiap keputusan yang mereka ambil.
Harapannya juga agar kepemimpinan berbasis etika dapat diterapkan dengan baik dalam sistem kesehatan masyarakat, sehingga
setiap kebijakan yang diambil benar-benar mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Dengan memperkuat kepemimpinan berbasis etika, diharapkan sistem kesehatan masyarakat dapat lebih responsif, adil, dan berkelanjutan.
Kepemimpinan yang bertanggung jawab tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan bermartabat.
(Penulis adalah Doctoral Candidate FKM Universitas Hasanuddin)
