15 hours ago
5
3 Negara yang Pernah Melarang Puasa Ramadan
Ramadan identik dengan suasana ibadah yang hangat dan penuh kebersamaan. Di banyak negara, bulan suci ini bahkan menjadi momen yang paling dinanti setiap tahunnya. Namun dalam catatan sejarah, tidak semua pemerintahan pernah memberikan ruang yang sama bagi warganya untuk berpuasa.
Alasannya beragam, mulai dari konflik politik, isu keamanan nasional, hingga kebijakan yang diklaim demi menjaga ketertiban dan kesehatan publik. Kebijakan itu menuai kontroversi dan mendapat sorotan tajam dari komunitas internasional serta kelompok hak asasi manusia. Berikut tiga negara yang pernah tercatat membatasi atau melarang puasa Ramadan dalam periode tertentu.
1. China
Pada 2015, pemerintah China dilaporkan melarang pegawai negeri, pelajar, dan guru Muslim di wilayah Xinjiang untuk menjalankan puasa Ramadan. Xinjiang sendiri dikenal sebagai daerah dengan populasi Muslim Uighur yang cukup besar. Kebijakan ini muncul di tengah ketegangan panjang antara pemerintah pusat dan etnis Uighur yang selama bertahun-tahun diwarnai isu keamanan dan separatisme.
Sejumlah laporan media internasional menyebutkan adanya pengumuman resmi yang meminta restoran dan layanan makanan tetap buka pada siang hari selama Ramadan. Bahkan, beberapa tempat usaha disebut diminta tidak menutup operasionalnya. Pemerintah China berdalih kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya mencegah ekstremisme dan ancaman terorisme.
Langkah itu langsung menuai kritik keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia (HAM) yang menilai pembatasan tersebut sebagai pelanggaran kebebasan beragama. Sementara pemerintah tetap bersikukuh bahwa kebijakan itu bertujuan menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Xinjiang.
2. Myanmar
Ketegangan antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine juga berdampak pada pembatasan aktivitas keagamaan, termasuk puasa Ramadan. Konflik yang memuncak pada 2012 membuat komunitas Muslim Rohingya mengalami berbagai bentuk diskriminasi, mulai dari pembatasan pergerakan hingga akses ibadah.
Dalam sejumlah laporan media Asia, pasukan keamanan Myanmar disebut melarang Muslim Rohingya melaksanakan ibadah di masjid bagian Rakhine selama Ramadan hingga Idul Fitri. Beberapa masjid dilaporkan disegel, dan aparat keamanan memperingatkan akan mengambil tindakan tegas terhadap warga yang tetap beribadah secara berjamaah.
Organisasi internasional seperti Human Rights Watch menyebut situasi tersebut sebagai bentuk penganiayaan yang disponsori negara. Selain pembatasan puasa, warga Rohingya juga dikabarkan tidak diizinkan menggelar Salat Idul Fitri. Kebijakan itu mempertegas situasi sulit yang dialami komunitas Rohingya di tengah konflik berkepanjangan.
3. Inggris
Berbeda dengan dua negara sebelumnya yang berkaitan dengan konflik etnis dan politik, kasus di Inggris terjadi dalam lingkup kebijakan sekolah. Terdapat sejumlah sekolah dasar di London dilaporkan tidak mengizinkan murid Muslim untuk berpuasa Ramadan.
Menurut laporan Buzzfeed News, pihak sekolah mengirimkan surat kepada orang tua yang menyatakan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan siswa, terutama karena Ramadan saat itu berlangsung pada musim panas dengan durasi siang hari yang lebih panjang. Aktivitas sekolah yang tetap berjalan normal, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, menjadi alasan tambahan kebijakan tersebut.
Larangan ini mendapat respons dari komunitas Muslim Inggris, seperti Asosiasi Muslim Inggris yang menilai bahwa ajaran Islam telah memiliki ketentuan jelas mengenai puasa bagi anak-anak dan remaja. Pihak sekolah sendiri menyatakan keputusan itu diambil demi melindungi kesejahteraan siswa, sembari mengakui bahwa Ramadan merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam.
Itulah kisah dari tiga negara yang menunjukkan bahwa praktik keagamaan tak jarang bersinggungan dengan kebijakan negara dan dinamika sosial politik. Jadi, ketika hak menjalankan ibadah dibatasi oleh aturan atau situasi tertentu, perdebatan tentang kebebasan beragama pun tak terhindarkan. Ramadan yang seharusnya menjadi momen penuh ketenangan justru berubah menjadi simbol tarik ulur antara keyakinan pribadi dan kebijakan negara.
Loading ...
