Beda Pendapat Dedi Mulyadi dan Mendikdasmen soal Aturan Wisuda

Jakarta, Insertlive -

Wisuda sekolah masih menjadi salah satu masalah yang disorot oleh masyarakat Indonesia. Usulan untuk meniadakan wisuda sekolah masih menjadi pro dan kontra di kalangan publik.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tegas melarang penyelenggaraan wisuda dari TK hingga SMA. Langkah itu diambil untuk mengurangi beban para orang tua yang merasa keberatan dengan biaya besar penyelenggaraan wisuda.

Pelarangan wisuda itu pun disambut baik oleh beberapa orang tua. Mereka setuju dengan peniadaan wisuda sekolah. Ternyata banyak orang tua yang merasa terbebani dengan biaya wisuda yang tidak murah.

Meski begitu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu'ti memiliki pandangan berbeda. Ia membolehkan penyelenggaraan wisuda bagi siswa-siswi TK hingga SMA.

Abdul menyebut wisuda dilakukan selama para orang tua setuju dan biayanya tidak memberatkan mereka.

"Kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh, gitu kan. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan," ucap Mendikdasmen seusai pembukaan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Dikdasmen 2025 di Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kota Depok, Jawa Barat, melansir dari detikcom.

Bagi Abdul, wisuda menjadi bentuk perayaan sekaligus rasa syukur para murid setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya. Wisuda juga bisa menjadi momen pendekatan antara murid dengan orang tuanya.

"Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah, karena bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda, itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan," lanjutnya.

(agn/fik)