Makassartoday.com, Makassar – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengambil langkah berani dengan menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diambil demi mengalihkan fokus anggaran dan sumber daya ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa langkah penataan ulang ini terpaksa dilakukan karena adanya ketimpangan fasilitas di lapangan. Saat ini, infrastruktur pendukung program MBG dinilai masih terlalu menumpuk di kota-kota besar.
“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” ujar Nanik dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026).
Siasati Keterbatasan di Pelosok dengan Skema Adaptif
Untuk mengejar pemerataan di wilayah pelosok, BGN tidak akan memaksakan pembangunan gedung dapur baru yang memakan waktu dan biaya besar. Sebaliknya, BGN akan mengoptimalkan sarana lokal yang sudah tersedia di masyarakat.
Baca Juga: Tangan Terborgol, Dadan Hindayana Keluar dari Gedung Bundar Usai Diperiksa Kejagung
Fasilitas seperti kantin sekolah, dapur umum, hingga gedung komunitas warga akan diberdayakan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), asalkan memenuhi standar keamanan pangan dan mutu layanan yang ditetapkan.
Periklanan
Tak hanya mengandalkan fasilitas negara, BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak luar. Sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), BUMN, hingga yayasan sosial diajak untuk ikut patungan membiayai perluasan layanan MBG di daerah terpencil.
Perketat Pengawasan Mutu dan Sasar Kelompok Rentan
Meskipun pembangunan fisik dapur dihentikan sementara, Nanik menjamin kualitas makanan yang didistribusikan tidak akan turun. BGN justru memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat pembinaan, standardisasi operasional, dan peningkatan kapasitas SDM di dapur-dapur yang sudah beroperasi.
Selain fokus pada wilayah 3T, penajaman sasaran program juga diarahkan kepada kelompok prioritas yang disebut “3B”.
“Kami memperkuat intervensi kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai kelompok strategis dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini,” lanjut Nanik.
Di sisi lain, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa seluruh proses efisiensi dan penataan ini didasarkan pada integrasi data yang valid serta rekomendasi dari lembaga pengawas resmi. Langkah ini diambil agar program andalan pemerintah tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
