Kepala BGN Sebut Soal MBG Tak Ada Masalah: Cuma Ramai di Medsos dan Wartawan!

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Makassartoday.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menepis berbagai sorotan kritis terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pelaksanaan program nasional tersebut berjalan tanpa kendala berarti di lapangan, dan keriuhan yang terjadi selama ini lebih banyak dipicu oleh narasi media sosial serta dinamika media massa.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono saat merespons banyaknya sorotan publik terkait pengawasan hingga kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa penerima manfaat di beberapa daerah.

Sudaryono menilai, isu-isu negatif yang muncul di permukaan tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat di tingkat bawah yang justru menerima dan menyambut baik program MBG.

“Kenapa ramai? Satu, adalah faktor ideologis, ini urusan politik. Yang meramaikan itu gurunya, orang tua siswanya, wartawannya, hingga oknum LSM. Tapi kalau Anda lihat secara keseluruhan di bawah, orang-orang sebenarnya nggak ada masalah sama MBG,” tegas Sudaryono.

Ia menegaskan, dinamika dan kritik keras dari berbagai pihak—mulai dari tenaga pendidik, wali murid, hingga media—lebih sarat dengan motif politik serta persaingan wacana publik ketimbang kendala teknis operasional program.

Meski demikian, gelombang tanggapan negatif tetap bermunculan menyikapi pernyataan tersebut. Sejumlah pengamat publik dan masyarakat menilai respons Kepala BGN tersebut terkesan mengabaikan persoalan mendasar di lapangan, khususnya terkait standar higienitas dapur penyedia serta lemahnya sistem pengawasan yang membahayakan keselamatan para siswa.

Data Korban Keracunan Tembus Puluhan Ribu

Pernyataan Kepala BGN tersebut berbanding terbalik dengan catatan data temuan di lapangan. Berdasarkan catatan data publikasi pemantauan nasional, angka kasus dugaan keracunan akibat program MBG terus membengkak.

Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) serta catatan pemantauan publik hingga akhir 2026 mendata sedikitnya terjadi lebih dari 500 insiden keracunan dengan korban terdampak diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 orang.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebelumnya juga mencatat puluhan ribu anak di puluhan provinsi dilaporkan menjadi korban insiden keamanan pangan tersebut.

Sederet insiden keracunan massal yang meluas di berbagai daerah ini membuat gelombang kritik dari kalangan akademisi, pengamat publik, hingga masyarakat luas terus bergulir. Sikap Kepala BGN dinilai sebagai bentuk pengabaian (denial) terhadap lemahnya tata kelola pengawasan higienitas dapur penyedia yang berisiko langsung pada keselamatan para siswa.