Makassartoday.com, Makassar — Akses masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kota Makassar, mendadak riuh pada Selasa (28/7/2026). Puluhan pemulung menggelar aksi unjuk rasa yang sempat memblokir dan mengganggu lalu lintas kendaraan pengangkut sampah di lokasi tersebut.
Aksi ini dipicu oleh penolakan warga pemulung terhadap rencana penerapan kebijakan baru terkait pemilahan sampah dari sumbernya. Para pemulung merasa cemas kebijakan tersebut bakal memangkas volume sampah bernilai ekonomis yang biasa mereka kumpulkan, yang pada akhirnya mengancam mata pencaharian harian mereka.
Menanggapi gejolak ini, Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa aturan pemilahan sampah merupakan langkah krusial untuk perbaikan tata kelola lingkungan jangka panjang. Meski demikian, Pemkot memastikan tidak menutup mata atas kekhawatiran warga. Ruang dialog kini dibuka luas guna mencari jalan tengah yang seimbang antara kepedulian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi para pemulung.
Hingga Selasa (28/7/2026), belum ada keputusan resmi terkait perubahan skema kebijakan tersebut. Proses mediasi dan komunikasi antara perwakilan pemulung dan Pemkot Makassar dilaporkan masih terus berjalan.
Periklanan
Lembaga Hijau Makassar: “Jangan Kejar Kecepatan Semu!”
Aksi penolakan pemulung ini memantik tanggapan kritis dari kalangan akademisi dan aktivis lingkungan. Ketua Lembaga Hijau Makassar, Yusran, menilai dinamika di TPA Antang merefleksikan paradoks mendasar dalam penanganan darurat sampah di Kota Makassar.
Yusran menyoroti rencana kebijakan “H-3 TPA Antang Hanya Terima Residu” sebagai langkah yang perlu dikawal ketat agar tidak sekadar menjadi formalitas. Menurutnya, pemerintah daerah kerap terjebak pada “kecepatan semu” ketimbang membangun ketepatan sistem.
“Jangan memilih kecepatan semu yang mengorbankan ketepatan sistem. Cepat mengangkut sampah, tetapi lambat mengurangi timbulan. Armada bekerja tiap hari, namun volume sampah terus melonjak karena pengurangan dari sumber belum jadi prioritas,” tegas Yusran.
Ia menambahkan, kota yang tampak bersih secara instan tidak menjadi jaminan tata kelola sampahnya sudah sehat. Edukasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga akan menjadi sia-sia jika saat diangkut armada truk, sampah tersebut kembali tercampur.
Sistem Hulu Harus Diperkuat
Senada dengan itu, Forum Komunitas Hijau turut menekankan bahwa kunci penanganan darurat sampah terletak pada perubahan perilaku dan penguatan di sektor hulu, bukan sekadar memperbesar kapasitas TPA atau mempercepat laju truk pengangkut.
Keberhasilan pengelolaan sampah modern tidak lagi diukur dari seberapa banyak tonase yang berhasil dibuang ke TPA, melainkan dari seberapa transparan, akuntabel, dan minimnya sampah yang dihasilkan sejak dari sumbernya.
“Kecepatan tanpa tata kelola hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain. Keberhasilan sejati diukur bukan dari cepatnya truk mengangkut sampah, tetapi dari semakin sedikitnya sampah yang harus diangkut ke TPA,” tutup pernyataan resmi forum tersebut.
