Pemkot Makassar Gejot Aktivasi 8.000 CCTV Terintegrasi

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Makassartoday.com, Makassar — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan gangguan keamanan di wilayahnya. Salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi jaringan teknologi pengawasan berbasis kamera Closed-Circuit Television (CCTV) guna mengantisipasi aksi brutal, balap liar, hingga tindakan anarkis.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar saat ini tengah membenahkan integrasi sekitar 8.000 titik CCTV yang tersebar di berbagai sudut kota hingga lorong-lorong permukiman. Seluruh kamera pengawas tersebut diarahkan untuk terhubung langsung ke pusat pemantauan (war room) melalui jaringan fiber optik.

“Secepatnya ini akan selesai dan mengaktivasi seluruh CCTV yang dimiliki oleh pemerintah kota sebagai dasar bagaimana kita bisa memantau melalui pola-pola pembangunan digital,” ujar Appi dalam Rapat Koordinasi Forkopimda terkait Kamtibmas di Swiss-Belhotel, Makassar, Senin (31/8/2026).

Appi menambahkan, penguatan pengawasan CCTV ini dilakukan secara bertahap dan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran, pada tahun 2024 Pemkot telah memasang 230 unit CCTV lalu lintas di 202 titik, yang kemudian ditingkatkan menjadi 240 unit di 212 titik pada tahun 2025. Kini, cakupan pengawasan diperluas hingga menyentuh kawasan pemukiman warga di tingkat lorong.

Meski mengakui proses interkoneksi jaringan CCTV saat ini masih dalam tahap pemeliharaan dan perbaikan teknis, Appi meyakini keberadaan ribuan CCTV terintegrasi tersebut akan sangat membantu aparat kepolisian dan TNI dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan serta memantau situasi secara real-time.

Kolaborasi 4 Pilar dan Layanan 112

Selain mengandalkan pengawasan berbasis teknologi CCTV, keamanan Kota Makassar juga ditopang oleh tiga instrumen utama lainnya:

Layanan Panggilan Darurat Call Center 112: Layanan 24 jam terpadu yang siap merespons laporan masyarakat secara cepat terkait kriminalitas, kondisi medis, maupun kebencanaan.

Sinergi Empat Pilar: Kolaborasi erat antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah (Satpol PP), dan kejaksaan bersama seluruh elemen masyarakat.

Pemberdayaan Ormas dan Masyarakat Lorong: Mendorong organisasi kemasyarakatan (ormas) dan warga di tingkat lorong untuk menjadi “mata dan telinga” dalam deteksi dini konflik sosial.

Menurut Appi, jaminan keamanan dan kestabilan kota tidak hanya mencegah kriminalitas, tetapi juga berdampak langsung pada iklim investasi dan pariwisata Makassar. “Yang kita jaga bukan hanya konflik sosial, tapi juga konflik keagamaan. Keamanan dan kepastian hukum adalah kunci pertimbangan investor dan wisatawan,” tegasnya.

Angka Kejahatan Jalanan Menurun

Langkah penguatan pengawasan ini sejalan dengan catatan positif dari pihak kepolisian. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol. Arya Perdana, menyebutkan bahwa situasi kamtibmas di Makassar menunjukkan tren yang sangat kondusif.

Berdasarkan evaluasi sepekan terakhir, aksi geng motor yang sebelumnya marak terjadi setiap hari kini berhasil ditekan signifikan menjadi hanya satu kejadian. Selain itu, kepolisian mencatat empat kasus balap liar dan empat kasus perkelahian kelompok skala kecil yang semuanya berhasil ditangani dengan cepat.

Tak hanya itu, dari 69 rencana aksi unjuk rasa yang terdaftar, hanya 25 aksi yang terealisasi dan seluruhnya berlangsung aman serta tertib. Bahkan pada puncak unjuk rasa nasional 27 Agustus lalu, situasi di Makassar sudah kondusif sejak pukul 18.00 WITA.

“Keamanan ini bukan hanya tugas kepolisian. Polisi jumlahnya terbatas. Keberhasilan menjaga kota tetap kondusif ini adalah hasil komunikasi intensif dan kolaborasi bersama antara Pemkot, TNI, Polri, ormas, dan partisipasi aktif masyarakat,” pungkas Kombes Pol. Arya Perdana.