batampos– Anggota DPRD Bintan, Elyza Riani mengapresiasi program beasiswa mahasiswa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.
Program beasiswa mahasiswa yang kembali menjadi program prioritas pasangan Calon Bupati Bintan, Roby Kurniawan dan Calon Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti menurutnya, ke depan akan memiliki dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) putra dan putri di Bintan.
Diketahui pada tahun 2024, Pemkab Bintan telah mengalokasikan beasiswa sekitar 494 beasiswa untuk putra dan putri Bintan.
Diantaranya 51 orang penerima beasiswa Diploma Satu atau D1 Pariwisata di Kampus Batam Tourism Polytechnic, 333 orang penerima beasiswa dari kategori umum, 100 orang penerima beasiswa kategori kurang mampu dan 10 orang beasiswa kemitraan dengan Kampus Politeknik Bintan Cakrawala.
“Program ini tentu sangat baik kedepannya. Apalagi kita harus memastikan bahwa setiap anak di Bintan itu, harus memiliki akses yang sama terhadap dunia pendidikan, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pendidikan adalah hak semua warga Bintan dan merupakan pondasi bagi masa depan daerah,” tuturnya, Minggu (10/11/2024).
Anggota DPRD Bintan yang duduk di komisi 3 ini, juga mengakui bahwa Pemkab Bintan kedepannya juga harus memastikan bahwa informasi mengenai beasiswa tersebut harus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
Ketersediaan akses internet yang mumpuni guna mengakses informasi ketersediaan beasiswa juga perlu diperluas.
BACA JUGA: Kecamatan Sugie Besar Jadi Atensi KPU, Lemah Jaringan Internet dan Listrik
Hal ini dikarenakan Kabupaten Bintan, terdiri dari pulau-pulau yang juga memiliki akses internet yang terbatas.
“Ini adalah tantangan, bagaimana meningkatkan upaya dalam penyebaran informasi sehingga hal ini dapat menjangkau lebih banyak pelajar dan mahasiswa sehingga penyebaran beasiswa dapat lebih merata khususnya lagi dari keluarga kurang mampu,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, tiga fungsi peran legislatif juga akan digunakan sepenuhnya dan semaksimal mungkin dalam kesuksesan program tersebut.
Mulai dari membuat dan mengesahkan peraturan daerah, pengawasan, sampai dengan penganggaran yang tepat sasaran.
“Kita pastikan kontrol itu akan berjalan. Bagaimana proses penganggaran program, pelaksanaan dan evaluasi programnya, juga peraturan daerah yang benar-benar berpihak untuk masyarakat,” tutupnya. (*)
Reporter: Slamet